Suarapamong.com KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelar Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten tahun 2025 yang digelar di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Rabu (17/1/2024). Dalam rapat tersebut, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan Bupati Klaten, Sri Mulyani yang ditargetkan rampung pada 2025 mendatang.
Adapun permasalahan tersebut, di antaranya kondisi infrastruktur khusus ruas jalan yang ada di Klaten, meliputan ruas jalan yang menjadi wewenang Pemkab, Pemprov, maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sehubungan dengan dampak pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) Jalan Tol Solo-Jogja yang sedang berlangsung.
“Banyak jalan yang kondisinya rusak, baik jalan desa maupun jalan kabupaten karena adanya dampak (pembangunan) tol. Tahun ini sudah masuk dalam pembahasan dan tinggal dilaksanakan, tahun 2025 fokuskan untuk infrastruktur jalan yang kena dampak PSN. Untuk jalan provinsi maupun nasional segera dikomunikasikan stake holder terkait agar segera dipihaki,” ungkapnya.
Selanjutnya, Bupati juga menyoroti rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dan jambanisasi. Ia meminta pos anggaran daerah untuk rehab RTLH tahun 2025 lebih dimaksimalkan sehingga cakupan program tersebut semakin luas.
Selaras dengan tema kegiatan yaitu peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan lebih berkarakter, penguatan UMKM juga menjadi perhatian Sri Mulyani pada 2025 mendatang. Menurutnya dengan UMKM yang kuat, perekonomian masyarakat Klaten lebih sejahtera lagi.
“Ini sebagai langkah persiapan pembangunan rest area tol yang ada wilayah Klaten, kita siapkan UMKM lokal untuk mengisinya,” paparnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kabupaten Klaten ini juga menargetkan turunnya angka kemiskinan dan stunting di tahun 2025 mendatang. Untuk angka kemiskinan turun hingga 11 persen dari 12,33 persen, sementara angka stunting menjadi 10 persen dari 14,65 persen.
“Target yang tidak mudah dan perlu upaya yang besar untuk mewujudkannya. Maka dari itu perlu diprioritaskan di tahun depan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Jajang Prihono mengatakan perancangan RKPD harus berlandaskan efektifitas, ekonomis, dan efisiensi. Sehingga penyusunan anggaran tidak lagi dilakukan secara sektoral namun harus mengusung sinergitas agar target pembangunan daerah dapat dicapai secara maksimal.
“Sehingga semua sisi kebutuhan kita dapat dirangkum dan diimplementasikan. Sehingga dimungkinkan diintegrasikan antar OPD,” katanya. (Kominfo-klt/Red)
Related Posts
Menteri Nusron Siapkan 50 Hektare Tanah Untuk Relokasi Korban Erupsi Gunung Lewotobi
Menteri ATR/ Kepala BPN dan Wamen ATR Waka BPN Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024
Sekda Klaten Ajak Masyarakat Kobarkan Semangat Kepahlawanan Saat Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024
Wujud Keseriusan Satgas Anti Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Resmikan Spartan Command Center