Suarapamong.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Yang sekarang ini dijabat Oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan hasil kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024.
Kementerian ATR/BPN sekarang ini sudah menyelesaikan konflik di 24 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan redistribusi tanah sebanyak 358,38%.Capaian ini sudah melampaui target dari RPJMN 2024.
Untuk itu Kementerian ATR/BPN akan memberikan Laporan hasil kerjanya kepada Presiden Joko Widodo pada acara Reforma Agraria Summit yang akan digelar pada bulan Juni 2024.
Direktur Jenderal Penataan Agraria (Dirjen Pentag), Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pentag, Dalu Agung Darmawan menyampaikan pada Senin ( 6/5/24 )
“Redistribusi tanah yang bersumber dari eks HGU, tanah telantar, dan tanah negara lainnya targetnya itu 0,4 juta hektare. Per April 2024 sudah 2,2 juta bidang tanah, seluas 1,4 juta hektare atau 358,38%,” jelasnya.
Selain itu ATR/BPN juga berhasil memperoleh pencapaian selesainya konflik di 24 tempat yang termasuk dalam LPRA.
” Semuanya Ini memberi kan dampak yang sangat signifikan karena disamping kita bisa meredistribusi tanah, itu juga kita menyelesaikan konflik yang selama ini berlangsung di tengah masyarakat.Serta diberikanya akses reformasi yang dapat tingkatkan pendapatan masyarakat,” imbuhnya.
Selain penataan aset, Kementerian ATR/BPN juga melakukan penataan akses. Penataan akses pertama yang dilakukan, yaitu menyalurkan akses permodalan yang saat ini mencapai Rp 7,6 ribu triliun dari sejumlah 3,3 juta bidang tanah.
Dalam hal penataan akses, Kementerian ATR/BPN juga telah mendorong pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria terhadap 368 ribu kepala keluarga (KK).
“Dengan demikian, pada tahun ini kita sudah memenuhi target penataan akses yang telah disepakati sesuai Perpres 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, sejumlah 232 ribu KK,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Ditjen Pentag juga memperoleh capaian terkait penatagunaan tanah, yakni pemutakhiran luas Lahan Baku Sawah (LBS) tahun 2023 seluas 7,38 juta hektare yang berperan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan capaian potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Indikasi Tanah Timbul sebanyak 878 sertipikat atau kurang lebih seluas 86 hektare di Kabupaten Cilacap.
Atas capaian-capaian tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menilai, bahwa hal ini perlu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada momen Reforma Agraria Summit mendatang.
“Semua hasil pencapaian ini akan kita laporkan ke presiden soal realisasi dari Reforma Agraria yang telah dilakukan dalam Reforma Agraria Summit ke-3 yang rencananya akan dilakukan di Bali, pada bulan Juni. Ini adalah progress report akhir Reforma Agraria di pemerintahan Pak Jokowi, Supaya dipemerintahan yang akan datang juga melaksanakanya maka kita siapkan standar-standar, kriteria-kriteria reforma agraria,Terangnya.Sp
Related Posts
Kunjungi Kantah Kabupaten Gresik,Wamen Osy Imbau Jajaran Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Menteri Nusron Siapkan 50 Hektare Tanah Untuk Relokasi Korban Erupsi Gunung Lewotobi
Ciptakan Layanan Pertanahan Yang semakin Akuntabel,Tuntas,dan Bersih
Menteri ATR/ Kepala BPN dan Wamen ATR Waka BPN Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024