Suarapamong.com Klaten – Pendekatan humanis dan tegas dalam revitalisasi lanjutan Rowo Jombor menjadi komitmen Bupati untuk memindahkan sementara para pedagang warung apung dan PKL ketika proyek akan berlangsung. Hal ini terungkap dalam acara Sosialisai Revitalisasi Rowo Jombor oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung B2 Setda Kabupaten Klaten Rabu (19/05/2021).
Hadir dalam sosialisasi ini, Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, para Asisten, Dandim 0723, perwakilan Polres, Kepala BBWS Bengawan Solo, Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah, kepala OPD dan Camat terkait.
“Kepada PKL dan warung apung diseputaran Rowo Jombor pada saat pemerintah akan melakukan perbaikan atau dibangun, (saya minta) dengan suka rela dan (untuk) menghindari kekerasan, masyarakat harus minggir. Bila tidak kita akan minta bantuan Polres dan Kodim untuk mengawalnya. Kita tetap pendekatan humanis tapi ada sisi ketegasannya, karena (bila tidak) nanti masyarakat akan sulit untuk kita kondisikan,” ujar Bupati.
Bupati dalam kesempatan tersebut juga meminta kejelasan bagaimana nantinya proyek revitalisasi ini akan dilaksanakan, sehingga dalam sosialisai lanjutan bagi para pelaku usaha di Rowo Jombor bisa memperoleh kejelasan.
“Saya menghadirkan OPD lengkap, agar bisa mengambil langkah-langkah untuk mensosialisasikan ke pedagang Rowo Jombor serta kepastian bagaian mana saja yang akan dibangun, sehingga dalam melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha bisa disampaikan secara detail,” ujar Bupati.
Terkait revitalisasi Rowo Jombor, Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., dalam paparannya mengungkapkan permasalahan yang terjadi di Rowo Jombor, diantaranya adalah adanya warung apung, keramba ikan, perahu wisata, pendangkalan waduk, enceng gondok, dan sampah, menjadikan fungsi waduk sebagai tempat penampungan air menjadi berkurang. Sehingga revitalisasi ini bertujuan untuk menata dan mengembalikan waduk sesuai dengan fungsinya.
Kemudian menanggapi tentang bagaimana detail revitalisasi Rowo Jombor Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah Drs. Sinoeng Noegroho Rachmadi, MM menyampaikan, perlunya identifikasi kepemilikan warung apung secara jelas sehingga proyek penataan ini bisa ditindaklanjuti.
“Dari 43 warung apung atau pemancingan terhadap peta pembangunan plaza atau taman yang ada di Rowo Jombor kami menyediakan 28 kios, sehingga dalam langkah identifikasi kepemilikan perlu diyakinkan betul, sehingga proyek ini nanti bisa ditindaklanjuti. Kemudian dari 28 kios pemindahan warung apung ini akan ditambah 4 kios cinderamata sesuai dengan gambar rencana, dan akan dieksekusi ditahun 2021 ini,” terang Sinoeng.
Ditambahkan Sinoeng, sesuai rencana akan dibangun gedung serbaguna, mushola, dan sebagian jalan pedestrian, namun tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran APBD dan APBN. Pihaknya juga menyatakan siap bekerjasama dengan BBWS Bengawan Solo sesuai perintah Gubernur untuk melaksanakan proyek tersebut secara maksimal sesuai dengan anggaran yang ada.
“Selanjutnya hal-hal yang sekiranya tahun ini secara maksimal belum mampu memberikan langkah solutif, akan terus kami kawal keberlanjutannya pada tahun berikutnya. Kemudian poin penting yang disampaikan gubernur adalah mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat melalui ruang dialog,“ terang Sinoeng. Red
