Suara pamong.com- Semarang Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Papdesi Jawa Tengah menggelar acara musyawarah daerah di gedung Hotel Griya Persada Semarang pada Senin, (25/10/2021).
Dari pantauan suarapamong.com acara musyawarah daerah ini dihadiri oleh perwakilan pengurus Papdesi dimasing-masing kabupaten di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Acara musyawarah daerah DPD Papdesi Jawa Tengah dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui Virtual. Selain itu juga dihadiri Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha .
Ketua Umum Persatuan Aparatur Desa Indonesia (Papdesi) Wargiyati mengatakan, dalam acara Musyawarah Daerah DPD Papdesi Jawa Tengah ini, adalah untuk menata struktural management kepemimpinan mendatang.
“Kami berharap untuk kepemimpinan Papdesi nanti Solid, dan di Jawa Tengah lebih solid dari sebelumnya, karena tanpa adanya kekompakan dan kesolidan berjuang untuk apapun percuma, makanya kita harus kompak dan ketika kita berjuang itu didengarkan oleh pemerintah daerah provinsi ataupun pusat,” ungkap Wargiyati usai acara pembukaan Musda Jawa Tengah.
Lebih lanjut Wargiyati mengatakan, Papdesi akan berjuang untuk kemakmuran desa.
” Janji Presiden Jokowi di tahun 2019 menjanjikan 5% operasional dari dana desa sampai sekarang regulasinya belum ada,” Sebutnya.
Dikatakannya, disamping itu Papdesi juga akan berjuang untuk kewenangan desa terkait pengelolaan desa sesuai dengan undang-undang desa.
“Tentang kewenangan desa sesuai undang-undang desa sampai di bawah banyak dikebiri, serta kita berjuang untuk dana desa bisa melekat di APBDes jadi penggunaan dana desa agar sesuai dengan Musrenbangdes dan Musdes APBDes,” pungkasnya.
Selain itu , dia juga mengatakan, PAPDESI juga akan memperjuangkan ketentuan PP 11/ Tahun 2019 yang juga mengatur tentang gaji perangkat desa. Sesuai ketentuan PP tersebut, untuk menggaji perangkat desa itu hanya bisa diambilkan dari alokasi dana desa (ADD).
Bagi desa yang jumlah perangkatnya banyak, ADD tentu tidak akan mencukupi untuk menggaji sesuai dengan bunyi PP 11/ Tahun 2019. Di satu sisi, PP 11 Tahun 2019 tetap harus dilaksanakan.
Sekali lagi, organisasi PAPDESI ini harus solid dalam memperjuangkan kebijakan bagi kemajuan desa suaranya nanti akan didengar oleh pemerintah. Baik di tingkat kabupaten, provinsi dan juga Pemerintah Pusat,” tambah Wargiyati ( Ketua PAPDESI ).Red
Related Posts
Menteri Nusron Siapkan 50 Hektare Tanah Untuk Relokasi Korban Erupsi Gunung Lewotobi
Menteri ATR/ Kepala BPN dan Wamen ATR Waka BPN Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024
Sekda Klaten Ajak Masyarakat Kobarkan Semangat Kepahlawanan Saat Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024
Wujud Keseriusan Satgas Anti Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Resmikan Spartan Command Center